theDACHI

Mencermati kesibukan partai-partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan para calon legislatif “calon wakil rakyat?” baik di pusat maupun daerah, ada satu hal yang membuat saya penasaran yang mungkin hal ini bisa mewakili masyarakat awam dalam verifikasi dokumen para calon legislatif (caleg).

Siapa yang tidak mau menjadi caleg suatu partai dengan mendapatkan nomor urut pertama “prioritas” dari partai yang memiliki basis massa yang banyak? Tidak usah ditanya lagi, ini adalah merupakan idaman para caleg. Dan ini jugalah yang akhirnya menjadi fenomena. Mulai dari para kader yang berpindah partai sampai isu calo nomor urut partai telah menjadi menu yang hangat kepada masyarakat Indonesia yang sedang belajar berdemokrasi.

Daya tarik para kader partai “anak bangsa?” yang berlomba-lomba untuk masuk dalam daftar caleg partai seperti antusiasme para pencari kerja untuk ikut dalam seleksi penerimaan pegawai suatu perusahaan. Ini adalah peluang yang baik bagi semua warga negara apalagi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan modal pendidikan minimal SMU. Hanya membutuhkan tambahan pemenuhan kualifikasi dalam internal partai pendukung, maka bisa menjadi caleg.

Dengan persyaratan pendidikan minimal (SMU), jika terpilih mampukah sang caleg mengembang tugas mulia itu sebagai wakil rakyat? Perdebatan terus bergulir, karena bagi yang kontra, dengan hanya pendidikan SMU dinilai belumlah cukup memiliki kematangan dalam melakukan tugas legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan terhadap eksekutif.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa apabila terpilih menjadi anggota legislatif, akan memberikan dampak terhadap kemampuan ekonomi kepada sang kader. Selain dari penghasilan bulanan yang lebih dari cukup selama periode berjalan tentu saja banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diperoleh. Jadi tidak heran kalau banyak yang tergiur mendapatkan jabatan sebagai wakil rakyat dan rasanya hampir tidak mungkin kita menemukan bahwa seorang legislatif aktif sedang dalam kesusahan dalam ekonomi.

Banyaknya masalah penyalahgunaan jabatan sebagai anggota legislatif (aleg) baik di pusat maupun di daerah yang belum mampu mengangkat citra lembaga ini dimata masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti judul tulisan ini? Pertanyaan yang muncul sebelum menjawab pertanyaan tersebut adalah apakah semua caleg bahkan aleg (pusat dan daerah) telah memiliki NPWP?

NPWP merupakan langkah awal dalam perwujudan ketaatan warga Negara “objek pajak” dalam membayar pajak tanpa kecuali termasuk caleg atau aleg. Selain itu, ketika seseorang sudah memiliki NPWP, maka wajib melaporkan penghasilan pribadinya yang artinya juga bahwa penghasilannya lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan dalam UU Perpajakan.

Penghasilan pribadi yang menjadi anggota legislatif (pusat dan daerah) pasti lebih besar dari PTKP sehingga perlu dipertanyakan apabila anggota legislatif tidak memiliki NPWP apalagi kalau tidak yang tahu apa itu NPWP. Ketika caleg atau aleg sudah memiliki NPWP, maka sudah pasti selain melaporkan penghasilan juga akan melampirkan daftar harta kekayaannya dalam laporan SPT (Surat Pemberitaan Tahunan) penghasilannya. Apabila penghasilan dan harta kekayaan dilaporkan dengan benar, maka tentu saja akan mempermudah lembaga yang mengawasi kekayaan pejabat Negara/Daerah untuk melakukan analisa indikasi korupsi.

Haruskah persyaratan menjadi caleg partai dengan memiliki NPWP? Mungkinkah para legislatif tidak memiliki NPWP? Atau mungkinkah para caleg & aleg telah melaporkan harta kekayaannya pada SPT Penghasilan Tahunannya? Perlukah sosialisasi NPWP kepada para caleg-aleg? Lho, bukannya UU Perpajakan itu juga disahkan oleh mereka? Lalu, siapa yang menjawab siapa?

Meminjam promosi Dirjen Pajak untuk sosialisasi NPWP, “Caleg, Aleg ga punya NPWP…apa kata dunia??.

Sallubi,

Barugamuri Dachi “theDACHI”
“Kejujuran bukanlah sesuatu yang susah ditemukan kepada orang lain, asalkan anda terbiasa jujur kepada diri sendiri”…theDACHI.